ASAHAN KRISIS PENDIDIKAN

SEPARUH HATI BANTUAN PEMERINTAH UNTUK RAKYAT, DI TENGAH PANDEMI COVID - 19

Oleh : Muhammad Abdul Ali lubis

Dewasa ini dunia digemparkan dengan kemunculan sebuah virus berbahaya yang menyerang lebih dari 200 negara dengan jumlah terinfeksi mencapai 2,95 juta jiwa dan 205 ribu nyawa melayang akibat pandemi gelobal ini. Begitu pula dengan Indonesia yang tidak bisa mengelak akan ganasnya pandemi ini, Indonesia menjadi negara asean dengan peringkat positif tertinggi saat ini dengan 8800 jiwa terinpeksi dan jumlah kematian mencapai kepada angka 743 kasus kematian berbagai faktor timbul menjadi alasan mengapa indonesia bisa menempati peringkat pertama di asean dan persentasi kematian yang cukup tinggi, salah satu faktornya adalah sifat seperti meremehkan yang dimunculkan oleh pemimpin di negeri ini dan seakan menjadi mala petaka untuk indonesia terbukti dengan jangka waktu  hampir 2 bulan, lebih dari 8000 jiwa terinpeksi virus ini. Namun pada tulisan kali ini saya tidak akan membahas mengenai sebab tersebar nya virus ini secara masif namun saya akan membahas mengenai dampak yang di timbulkan juga respon pemerintah dalam pemenuhan hak – hak rakyat untuk kesejahteraan. Pandemi global covid – 19 menimbulkan dampak yang begitu luar biasa dalam berbagai aspek di dunia dan yang paling mencolok adalah aspek ekonomi, dunia digoncang habis-habisan, pasar dunia di buat kocar kacir karena timbulnya mahluk bernama corona ini begitupun indonesia yang semulanya berdiri dalam keadaan ekonomi lemah seakan tak berdaya akibat dampak pandemi ini jumlah phk meningkat rakyat miskin dan kelaparan bertambah cukup pesat presiden jokowi dan kabinetnya sebagai pilar utama dalam penyelesaian masalah inipun belum menemukan obat ampuh untuk mengobati masalah-masalah yang timbul bahkan untuk meredakan gejalanya saja pun belum mampu namun meski seperti itu ada beberapa amunisi yang beberapa waktu ini ditimbulkan oleh para pemrintah untuk sedikit memulihkan kepercayaan rakyat akan keberadaan mereka dalam penderitaan yang sedang dihadapi masyarakat indonesia. Namun saya melihat menempatkan diri sebagai masyarakat yang merasakan peran pemerintah secara langsung, saya menilai bahwa pemerintah tidak sepenuh hati dalam memberikan angin segar untuk rakyat hal-hal yang pemerintah berikan untuk rekyat secara korelasi sangat jauh dari kata sempurna bahkan tidak membantu sama sekali untuk sebagian lapisan aspek masyarakat yang terdampak mulai dari sosialisai yang tidak apik sitem yang sangat menyulitkan di tambah lagi bantuan yang tidak tepat sasaran mewarnai penderitaan rakyat dan menjadi buah bibir di kalangan akademisi juga para aktivis kemanusiaan namun apalah arti sebuah cibiran tanpa solusi maka dari itu melalui tulisan ini saya mencoba untuk berbagi ide dan pendapat yang timbul dari pemikiran gilak saya yang selama ini seakan terpenjara, hanya saja kembali saya ingatkan bahwa apa yang saya tulis ini tidak lebih hanya sebatas pendapat maka jika pembaca tidak sepakat dan melihat banyak kekurangan didalamnya cukuplah hal ini bagi kalian namun jika para pembaca suka dan sepakat dengan apa yang saya tulis boleh kiranya untuk mebagikan tulisan ini sehingga nantinya saya berharap para pemangku kebijakan di negeri ini dapat membacannya sehingga bisa menjadi masukan untuk memperbaiki segala sesuatu yang kurang dari masalah yang timbul akibat pandemi ini.

Okee waktunya mengkritisi......

Kita mulai untuk membahas satu persatu dari apa yang pemerintah berikan untuk rakyat selama pandemi corona ini, namun perlu kita pahami bahwa sebenernya masalah yang muncul hampir secara kesuluhan sama, ya sama-sama buat rakyat suudzon apakah pemerintah sepenuh hati dalam membantu rakyat???? Atau bantuanini hanya sebagai hiburan semata saja???? Biarlah pemerintah yang menjawab pertanyaan saya ini hehe.

Di akhir maret 2020 presiden jokowi memunculkan sebuah steatment yang membuat rakyat bahagia beliau mengatakan bahwa akan memberikan listrik geratis selama 3 bulan penuh untuk masyarakat indonesia di beberapa kalangan, hal ini disambut baik oleh masyarakat beberapa hari masyrakat menunggu implementasi dari apa yang presiden katakan terhitung 1 minggu setelah presiden meberikan stetament baru implementasi pemberian listrik gertais mulai di jalankan itupun masih terlalu sulit untuk di jangkau mulai dari waibsite yang eror juga tidak adanya soosialisasi secara langsung dari pemerintah mengenai tata cara untuk mendapatkan listrik geratis ini, hanya penjelasan – penjelasan melalui digital yang pemeritah lakukan tidak ada pemberitahun secara langsung yang diberikan dan bahkan cara mendaftar untuk bisa mendaptkan listrik geratis ini juga melalui digital.

Kemudian di awal april sampai pertengahan pemerintah kembali memberikan angin segar melalui kemunculan kartu pra kerja yang sebenarnya memang janji dari pak jokowi saat kampanye sebelum terpilih sebagai presiden di periode ke dua kali ini, namun bertepatan dengan timbulnya masalah pandemi ini presiden menjadikan katu pra kerja sebagai semi bantuan sosial bagi masyarakat. Tidak jauh beda dengan listrik gratis kartu pra kerja pun juga bisa di akses hanya melalui digital dan proses yang lumayan sulit bagi segelintir lapisan masyarakat yang jarang menggunakan digital dalam kehidupan sehari – hari juga karena sifatnya umum siapapun  bisa mengakses layanan ini termasuk masyarakat yang tidak menjadi tujuan dari kartu pra kerja ini hanya karena tidak jelasnya aturan yang di buat sehingga banyak para ahli menganggap bahwa kartu pra kerja salah sasaran. Belum lagi mengenai bantuan yang di berikan tidak sepenuhnya bantuan tuni ada beberapa kalangan yang hanya mendapatkan pelatihan saja dari kartu pra kerjanya bisa kita bayangkan bagaimana perasaan sesorang yang kelaparan dan kesusahan namun bukan diberikan bantuan berupa makanan dan uang tapi hanya di berikan video pelatihan yang kalaupun mereka terlatih dan terkapasitasi melalui video tersebut tidak ada tempat untuk mereka bisa kerja karena kondisi seperti ini saya kira dalam kondisi normal pun masyrakat akan gerah jika di berikan bantuan berupa video yang sebenarnya konten-konten pelatihan bisa mereka pelajari secara mandiri melalui media bahkan alam sudah terlebih dahulu memberikan pelajaran bagi mereka jauh sebelum pemerintah ikut campur tangan. Begitu pula dengan kejelasan bantuan sosial yang di berikan melalu desa, sampai sekarang saya melihat bahwa pemberiaan bantuan sosial ini masih belum maksimal bahkan ada sebagian daerah yang belum memulai sehingga masyrakat belum mempunyai jaminan yang bisa mereka jadikan sebagai titian untuk harpan penyambung nafas kehidupan.

Dari masalah – masalah yang saya paprkan di atas menimbulkan sebuah keyakinan bagi saya bahwa saya menilai saat ini pemerintah belum sepenuh hati dalam membantu rakyatnya saya juga melihat masi timbul beberapa sisi dimana pemerintah masih mementingkan kepentingan yang sifatnya merugikan rakyat di tengah kesengsaraan rakyat akibat pandemi global ini. Kita bisa sama – sama melihat bahwa peran pemerintah tidak maksimal dalam hal ini, ada 24,79 juta jiwa yang berada pada garis kemiskinan per 2019 belum lagi akibat dampak covid, dari persentasi di atas dan solusi untuk masyarakat  indonesia sangat tidak relevan rasanya jika kebaikan – kebaikan yang pemerintah berikan hanya bisa di akses melalu digital, bagaimana mungkin masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa mengakses bantuan tersebut, boro – boro punya Hp bahkan untuk makan saja mereka harus berpikir dan bekerja keras untuk mendapatkannya harusnya pemerintah bisa lebih jeli dalam melihat kondisi ini kenapa harus semuanya melalu digital? Kenapa tidak melibatkan pemerintah daerah melalui kepala desa, RT dan RW? Tidak salah sebenarnya memberikan bantuan melalui akses digital bagi sebagian masyarkat yang bisa mengakses nya, namun perlu kita pikirkan bahwa ada 24,79 juta yang belum tentu dapat mengakses bantuan tersebut. Saya menyayangkan kenapa pemerintah tidak melibatkan pemerintah daerah khususnya desa dalam pendataan masyrakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut harusnya presiden selaku garda terdepan dalam menyelesaikan masalah ini bisa melibatkan para pembantunya untuk bisa sama sama bekerja sehingga tidak lagi ada bantuan yang tidak bisa di akses juga bantuan yang salah sasaran, Pemerintah desa melalui RT dan RW harusnya mampu mengatasi masalah ini, turun langsung ke masyarakan untuk memberikan sosialisasi bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut sekaligus bisa mendata secara tepat mana masyrakat yang benar-benar terdampak an membutuhkan bantuan tersebut. Melalui tulisan ini saya berharap bisa menjadi perpanjangan tangan bagi masyrakat yang sangat susah mengakses bantuan tersebut dan saya berharap pemerintah yang dalam hal ini bertanggung jawab terhadap rakyatnya bisa bekerja sepenuh hati dan menghilngkan kepentingan pribadi masing – masing terlebih dahulu sebab nyawa dan kesejahteraan rakyat adalah cita – cita kemerdekaan dan untuk saat ini saya bisa katakan bahwa pemerintah gagal memberikan kemerdekaan kepada rakyat – rakyat nya.